wpid-image_2013-04-11_154239.png

Kujang bukan Senjata (Bagian 1)


Artikel ini ditulis oleh Ajip Rosidi, budayawan Sunda yang merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage, dan dimuat di harian Pikiran Rakyat tanggal 1 Agustus 2012 (12 Ramadan 1433 H).

***

 

Pada awal tahun 1950-an, dalam masyarakat Sunda timbul ketidakpuasan terhadap orang Jawa, sehingga timbul gerakan kasundaan baik di kalangan orang-orang yang sudah aktif dalam gerakan kasundaan sejak sebelum perang, maupun di kalangan para pemuda dan mahasiswa. Tokoh-tokoh Sunda yang sudah aktif sejak masa sebelum perang seperti Ema Bratakusumah, Soetsn (Soetisna Sendjaja), Iwa Koesoemasoemantri, Otong Kosasih, Djoearsa, Joedakoesoemah, dll. yang mendirikan organisasi al. Daya Sunda, Badan Musyawarah Sunda, dll. Sedang para mahasiswa dan pemuda di Bandung, Bogor dan Jakarta seperti Adjam Syamsupradja, Hasan Wargakusumah, Saikin Suriawidjaja, Alibasjah Natapradja, dll. mendirikan organisasi al. Nonoman Sunda, Front Pemuda Sunda dll.

Dalam majalah-majalah bahasa Sunda yang terbit waktu itu terutama dalam Kalawarta Kudjang (Bandung) dan majalah Warga (Bogor), banyak dimuat tulisan dan karikatur yang menyatakan ketidakpuasan terhadap orang Jawa dan pemerintah pusat dengan Presiden Soekarno (walaupun kekuasaan eksekutif di tangan perdana menteri) yang dianggap lebih mementingkan orang Jawa.

Hal itu disebabkan adanya kebijaksanaan dari pemerintah Republik Indonesia tentang “non” dan “ko”. Yang disebut non (kooperator) ialah mereka yang menolak bekerja pada pemerintah pendudukan Belanda, dan tetap bertahan sebagai “republikein”. Sedangkan ko (operator) ialah mereka yang bersedia bekerja pada pemerintah pendudukan Belanda. Setelah KMB (Konferensi Meja Bundar) dan Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indoneésia, pemerintah Republik Indonesia dengan kebijaksanaan tentang “non” dan “ko” itu menggeser orang-orang “ko” dari jabatannya dan menggantinya dengan orang “non”. Padahal orang-orang Sunda yang menjadi “ko” di Jawa Barat itu berbuat demikian setelah ada anjuran dari Wakil Presiden M. Hatta – lama sebelum KMB – yang membolehkan kaum republikein yang tinggal di daerah pendudukan bekerja pada pemerintah pendudukan asal bukan dalam lapangan kemiliteran dan pertahanan, karena pekerjaan itu niscaya besar manfaatnya buat rakyat Republik Indonesia, seperti guru yang mengajar di sekolah pendudukan karena yang diajarnya adalah anak-anak kaum republikein. Yang dianggap kaum “non” ialah orang-orang Jawa yang pulang mengungsi dari Yogyakarta atau daerah Jawa Tengah lainnya. Dan ternyata para pejabat baru itu bukan saja tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, melainkan juga memboyong saudara-saudara atau teman-temannya dari daerah asalnya untuk menduduki berbagai lowongan. Karena itu timbul perasaan dan umpatan tentang adanya “penjajahan oleh bangsa sendiri”.

Peristiwa Bubat dihidup-hidupkan kembali untuk menunjukkan bahwa orang Jawa (Gadjah Mada) itu sifatnya khianat dan dalam peristiwa itu Raja Sunda dan putrinya Citraresmi atau Dyah Pitaloka menjadi korban. Untuk menunjukkan bahwa orang Sunda juga ada yang berani melawan terhadap kekejaman tentara Jawa zaman Mataram, dihidupkan kembali cerita tentang Dipati Ukur. Ceritanya ditulis kembali oleh Rohendy Sumardinata dan Supis (Supian Iskandar) diterbitkan oleh Daya Sunda Pusat (Bandung) setelah dimuat bersambung dalam Kalawarta Kudjang.

Dalam cerita Dipati Ukur yang itulah pertama kali ditulis bahwa orang Sunda berperang dengan menggunakan senjata khusus yang disebut kujang. Sejak itu dimitoskan bahwa kujanglah senjata orang Sunda, sedangkan keris adalah senjata orang Jawa. Kalau orang Jawa punya senjata keris, orang Sunda punya kujang. Padahal keris juga sebenarnya senjata orang Sunda, seperti juga senjata orang Melayu, karena itu ada keris yang disebut “keris Pajajaran”. Namun karena pada waktu itu ada semangat bahwa orang Sunda itu lain dari orang Jawa, dan tidak kalah hebat, pemitosan kujang sebagai senjata khas Sunda kian keras. Pada sekitar tahun 1960 sudah terbentuk anggapan bahwa kujang adalah lambang Sunda, sehingga dijadikan lambang pemerintah Jawa Barat.

Tidak mustahil gagasan tersebut timbul dari Pak Ema Bratakusumah dan lingkungan Daya Sunda yang menerbitkan Kalawarta Kudjang. Dalam buku-buku dan naskah yang ditulis sebelum tahun 1950, termasuk dalam wawacan-wawacan, tak pernah dilukiskan bahwa orang berperang dengan menggunakan kujang. (bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s